sistem pemerintahan di negara inggris (tugas -_-)

Mengenal Sistem Pemerintahan Inggris

Oleh: AnneAhira.com Content Team



 

Sistem pemerintahan Inggris atau yang biasa disebut Britania Raya, dijalanakan dengan bentuk Monarki Konstitusional. Monarki dalam artian bahwa kepala negara dipegang oleh seorang raja atau ratu, sedangkan konstitusional berarti pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri berdasarkan pemilihan.

Latar Belakang Sejarah

Pada zaman dahulu, Inggris merupakan gabungan dari dua kerajaan yakni Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah UK –sebutan untuk Inggris– berasal dari United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Mereka merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Gereja Roma.

Sebagai negara tertua, Inggris telah mengalami banyak revolusi politik sehingga kini menempatkan dirinya sebagai negara yang cukup kuat. Perang saudara, perebutan kekuasaan merupakan polemik yang pernah terjadi sepanjang abad 15 hingga abad 17. Dari pergulatan politik itulah sistem keparlemenan muncul, diwakili oleh House of Lords (Dewan Tinggi) dan House of Commons (Dewan Rendah).

Sebelumnya, Inggris merupakan negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem feodal. Raja berkuasa mutlak atas seluruh tanah Britania Raya. Namun, sekitar abad 17 terjadi revolusi yang disebut Glorius Revolution. Hampir sebagian kursi yang ada di House of Commons dikuasai oleh capute.

Capute merupakan asal usul istilah capital yang sekarang kita artikan sebagai kelas pengusaha, borjuasi, atau biasa disebut juga sebagai kelas menengah. Dalam revolusi tersebut, kalangan pengusaha berhasil mengurangi kekuasaan raja dalam bidang politik. Implikasi dari revolusi ini adalah keterbukaannya rakyat untuk dapat duduk dalam sistem pemerintahan. Begitu pula ruang publik dapat dimasuki oleh siapa pun dari berbagai golongan.

Dalam sistem politik sekarang, Inggris hanya memiliki dua partai, Partai Konservatif dan Partai Buruh. Kedua partai inilah yang sekarang bertarung memperebutkan kursi di dalam House of Commons.

Bayang-Bayang Gereja

Pada zaman feodal Eropa, Inggris merupakan bagian dari kekuasaan Gereja Katolik Roma. Secara sederhana, Raja Inggris diartikan sebagai wakil Paus Gereja di dataran Britania Raya. Karena sistem feodal menganggap raja sebagai wakil tuhan di bumi, maka kekuasaan mereka pada saat itu sangat mutlak. Kekuasaan politik, ekonomi, dan militer semua di tangan raja.

Sebelum datangnya revolusi industri, sebagian besar masyarakat Inggris bermata pencaharian sebagai petani. Mereka adalah petani penyewa. Disebut demikian, karena tanah pertanian dimiliki oleh raja, dan petani hanya memiliki hak menggarap lahan. Sebagian (hasil lebih) pertanian diberikan kepada kerajaan sebagai bentuk upeti. Begitu pula, raja Inggris wajib memberikan upeti kepada Pimpinan Gereja Katolik.

Ketika aktivitas perdagangan mulai marak di dataran Eropa dan uang menjadi alat tukar baru, pertanian sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai penumpuk kekayaan kerajaan. Selain itu, sistem pertanian feodal pun mengikat Inggris di bawah bayang-bayang Gereja. Oleh karena itu, untuk melepas bayang-bayang Gereja serta memperoleh harta yang lebih cepat dari perdagangan, Inggris di bawah Raja Henry VIII secara resmi memisahkan diri dari Geraja Roma dan mendirikan gereja sendiri yaitu Gereja Anglikan.

Konservatif dan Buruh

Dua partai yang sekarang ada di Inggris tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan sistem politik di Inggris. Kalangan konservatif adalah mereka yang tetap berpegang teguh kepada keagungan raja dan mempertahankan hak istimewa kerajaan. Sedangkan kalangan buruh sebaliknya.

Partai Buruh tentu sebagain besar ditopang oleh simpatisan dari kalangan pekerja. Mereka merupakan kelompok yang muncul akibat dari revolusi industri. Buruh atau kalangan kiri menyebutnya proletar merupakan kelas yang tidak memiliki lahan garapan (pertanian).

Semenjak revolusi industri, banyak lahan pertanian yang diubah menjadi pabrik. Oleh karena itu, petani kehilangan pekerjaan dan berubah menjadi proletarius (orang yang tidak memiliki lahan), dan jumlah mereka semakin lama semakin banyak.

Baik di Inggris maupun di Irlandia, kalangan kiri yang sebagian besar kaum buruh terus menerus menolak keistimewahan kerajaan. Raja merupakan warisan feodal yang zalim, dan oleh karena itu harus dihapuskan. Mereka memperjuangkan bahwa buruh dan kalangan bangsawan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sana.

Namun usaha ini tentu bukan hal yang mudah, mereka selalu harus berhadapan dengan para pendukung kerajaan yang konservatif.